Mengenal Dinas Dayah, Rumah Besar Pesantren di Aceh

Al-ManarNews.ID | Aceh. Begitu istimewa setelah mengakhiri konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia. Keistimewaan hakiki Aceh diperoleh setelah perjanjian  MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 silam di Helsinki, Finlandia.

Dari Helsinki lahirlah UUPA (Undang-Undang Pemerintah Aceh) sebagai modal Aceh untuk menata kembali kehidupannya, Aceh mulai berbenah segala lini kehidupan—mulai dari pembangunan, pemberdayaan SDM—ekonomi—dan pendidikan.

Salah satu buah dari UUPA lainnya adalah lahirnya Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh (BPPD) atau yang dikenal dengan Badan Dayah, yang saat ini sudah berubah menjadi Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Lembaga ini berdiri pada tahun 2008 berdasarkan UUPA No. 11 Tahun 2006—Qanun No. 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam—serta Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh.

Hadirnya Dinas Dayah menjadi kekuatan bagi dayah atau pesantren di Aceh. Dayah-dayah kembali menjalankan pendidikannya—menata kembali kurikulum—meningkatkan kualitas, baik itu pembangunannya maupun tenaga sumber daya manusianya.

Dinas Dayah harapan terbesar masyarakat Aceh pasca konflik—yang sebelumnya dayah termarginalisasi—baik secara fungsional dimana dayah terkesan masih sangat tradisional maupun secara struktural—dimana dayah kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Kini, Dinas Dayah menjadi pemersatu dan tempat mengadu dayah-dayah di Aceh—baik itu dayah salafiah maupun dayah terpadu. Rumah besar pesantren Aceh ini menjadi tempat bernaung para dayah—yang berperan membina, memajukan—menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan dayah.